Organisasi infrastruktur dan contoh peranannya... lihat gambar...

Kelas: X
Mata pelajaran: PPKN
Materi: Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia
Kata kunci: Kelompok Penekan dan Media Komunikasi Politik.

Pembahasan:

Infrastruktur politik adalah lembaga politik non formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik, guna sebagai penyalur atau penyampai aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu Negara dalam lapisan manapun.

Contoh infrastruktur politik adalah kelompok penekan (pressure group) dan media politik.

Kelompok penekan alah sekelompok warga negara yang berbentuk lembaga kemasyarakatan yang memiliki aktivitas atau kegiatan untuk memberikan tekanan kepada pihak penguasa (pemerintah) agar keinginannya dapat diakomodasi, misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk anggaran.

Peran dari kelompok penekan adalah memberikan tekanan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berbeda dengan kelompok kepentingan, kelompok penekan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan untuk kepentingan kelompok tersebut.

Contoh dari kelompok penekan adalah kelompok konservasi seperti Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) yang menekan pemerintah untuk melakukan pelestarian alam, misalnya dengan membuat taman nasional atau cagar alam. Contoh lain adalah YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang menekan pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen, misalnya dengan melarang produk makanan berbahaya.

Media komunikasi politik adalah media yang melakukan penyebaran pesan-pesan politik, atau berita yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.

Contoh dari media komunikasi politik misalnya adalah stasiun televisi dan radio yang menyampaikan berita terbaru.

Peran media komunikasi politik antara lain adalah:

1.    Penyampai Informasi kepada rakyat, yaitu informasi-informasi politik maupun berita tentang pemerintah.

2.    Penyalur Aspirasi, yaitu sebagau media penyampai aspirasi dari rakyat kepada pemerintah.

3.    Penghubung Pemerintah dan Rakyat, yaitu sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan rakyatnya serta sebaliknya antara rakyat dengan pemerintahnya.

4.    Umpan Balik, yaitu sebagai sarana memberikan umpan balik kepada apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Misalnya berupa kritik membangun atau komentar terhadap kebijakan tersebut.

5.    Sosialisasi Politik, yaitu sebagai agen sosialisasi politik bagi rakyat, dengan memberikan edukasi tentang politik dan kebijakan pemerintah

6.    Kontrol Sosial, sebagai pihak yang ikut mengawasi pemerintah bersama dengan rakyat.