Sebutkan 2 indikator pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan BJ. Habibie

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: XII SMA

Kategori: Indonesia pada masa orde baru dan reformasi

Kata kunci: 2 indikator pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan BJ. Habibie

Pembahasan:

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintah tertinggi yang dalam melakukan kewajibanya dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 (lima tahun) dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang hanya untuk satu kali jabatan. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (pasal 4 ayat 1). Presiden memiliki legitimasi (pengesahan ) yang kuat karena didukung langsung oleh rakyat. Presiden yang melanggar undang-undang dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya. Presiden merupakan kepala eksekutif, namun juga melaksanakan tugas legislatif bersama DPR, antara lain dalam hal sebagai berikut:

a)Membentuk Undang-undang (pasal 5 ayat 1)

b)   Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jika dalam keadaan memaksa(pasal 22 ayat 1)

c)Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang (pasal 5 ayat 2)

B.J Habibie merupakan presiden ketiga sebelum Ir. Soekarno dan Soeharto. B.J habibie menjadi presiden setelah menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB di Istana Negara, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dihadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal21 Mei 1998 itu juga berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya.
Ketika B.J. Habibie menjadi presiden, muncul beberapa perubahan dalam kehidupan politik di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ditandai dengan pada bidang ekonomi yakni dimulainya kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. B.J. Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan memberikan kebebasan dalam berekspresi. B.J. Habibie  mengambil beberapa langkah perubahan, seperti :

a)liberalis partai politik,

pemberian kebebasan pers. Dilakukan pencabutan pembredelan pers dan penyederhanaan permohonan SIUUP untuk memberikan kebebasan terhadap pers, sehungga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun majalah.

b) kebebasan berpendapat. Presiden B.J. Habibie memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan umum, baik dalam rapat maupun unjuk rasa. Dan mengatasi terhadap pelanggaran dalam penyampaian pendapat ditindak dengan UU No. 28 tahun 1998.

c) pencabutan UU Subversi.

Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemilihan umum pada masa presiden Habibie dilaksanakan pada 7 Juni tahun 1999. B.J Habibie mengeluarkan kebijakan kebebasan berekspresi ditandai dengan main banyaknya partai politik baru yang terdiri. Partai-partai politik tersebut bersiap menyambut datangnya pemilu bebas pertama dalam kurun waktu 44 tahun. Pemilu 1999 bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan Presiden dan wakilnya masih dilakukan oleh anggota MPR. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai. Kampanyenya secara resmi dimulai pada tanggal 19 Mei 1999. Pada pemilu 1999, muncul lima partai besar yaitu, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Suara terbanyak diraih oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemilu 1999 menjadi ajang pesta demokrasi rakyat yang benar-benar demokratis.